PERATURAN BUPATI BIREUEN NO. 47 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 49

  1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah.
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
  3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  4. Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
  5. Sub Bagian-sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
  6. Sub Bidang-Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

  1. kepala badan;
  2. sekretariat;
  3. bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi;
  4. bidang mutasi dan promosi;
  5. bidang pengembangan kompetensi aparatur;
  6. bidang penilaian kinerja aparatur;
  7. uptb; dan
  8. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:

  1. sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. sub bagian keuangan; dan
  3. sub bagian program dan pelaporan.

(3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari:

  1. sub bidang pengadaan dan pemberhentian; dan
  2. sub bidang data dan informasi ASN.

(4) Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari:

  1. sub bidang kepangkatan dan pensiun; dan
  2. sub bidang pengembangan karier, mutasi dan promosi

(5) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari:

  1. sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi;
  2. sub bidang pengembangan kompetensi dan diklat teknis fungsional; dan
  3. sub bidang pembinaan dan fasilitasi profesi ASN.

(6) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, terdiri dari:

  1. sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja; dan
  2. sub bidang disiplin dan penghargaan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pasal 51

Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 52 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggaraan fungsi:

  1. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
  2. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan;
  3. perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan sumber daya manusia;
  4. penyusunan rancangan Qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
  5. pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja aparatur;
  6. penyusunan formasi dan pengadaan Aparatur Sipil Negara;
  7. fasilitasi rekruitmen dan seleksi pendidikan tenaga kader;
  8. pelaksanaan proses mutasi jabatan struktural dan fungsional;
  9. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
  10. pelayanan administrasi pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian Aparatur Sipil Negara daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
  11. penyelenggaraan administrasi kepangkatan dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
  12. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara;
  13. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
  14. penyelenggaraan fasilitasi profesi Aparatur Sipil Negara;
  15. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
  16. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau instansi terkait lainnya di bidang kepegawaianpengembangan sumber daya manusia;
  17. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kepegawaian;
  18. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;dan
  19. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian 1 Sekretariat Tugas dan Fungsi Pasal 53 Sekretariat mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam urusan administrasi umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, penyusunan program, penatausahaan keuangan, perlengkapan, peralatan, aset, evaluasi, pelaporan, perundang-undangan, kearsipan dan protokoler Pasal 54 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
  2. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
  3. pengelolaan administrasi keuangan;
  4. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  5. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK dan sumber dana lainnya;
  6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  7. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
  8. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja untuk sinkronisasi kerja; dan
  9. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 55

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu dalam pelaksanaan sebagian tugas sekretariat dalam urusan administrasi umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, peralatan, aset, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan dan protokoler.
  2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pembukuan kegiatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
  3. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pengkajian, evaluasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Sub Bagian 2 Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Tugas dan Fungsi Pasal 56 Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, pengadaan pegawai, pengangkatan dan pemberhentian serta pengelolaan informasi kepegawaian

Pasal 57 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

  1. perencanaan operasional bidang pengadaan, pemberhentian dan Informasi;
  2. pengelolaan urusan informasi dan administrasi kepegawaian;
  3. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
  4. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
  5. penyelenggaraan pengadaan Aparatur Sipil Negara dan PPPK;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan PPPK;
  7. pemverifikasi dokumen administrasi pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan PPPK;
  8. pengelolaan, penyusunan, penerapan data dan sistem Informasi kepegawaian;
  9. penyediaan, pengoperasian, pemanfaatan dan pemeliharaan perangkat lunak pusat informasi data dan informasi kepegawaian;
  10. pemverifikasi database informasi kepegawaian;
  11. pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;
  12. pengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 58

  1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan perencanaan penyusunan formasi, pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai ASN.
  2. Sub Bidang Data dan Informasi ASN mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan informasi, penyiapan rumusan bahan kebijakan, penyusunan data dan penerapan sistem informasi, pengelolaan data pegawai, dan arsip.

Sub Bagian 3 Bidang Mutasi dan Promosi Tugas dan Fungsi Pasal 59 Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pemverifikasi, pembuat daftar penjagaan pensiun dan kenaikan pangkat serta mpengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi Pasal 60 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan mutasi dan promosi;
  2. penyelenggaraan proses mutasi dan promosi serta kepangkatan dan pensiun;
  3. pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi serta kepangkatan dan pensiun;
  4. pemverifikasi dokumen mutasi dan promosi serta kepangkatan dan pensiun;
  5. Penyusunan daftar urut kepangkatan, kenaikan pangkat dan pensiun.
  6. pengeavaluasian dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi serta kepangkatan dan pensiun;
  7. penyusunan sistem pengembangan karier ASN; dan
  8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Badan.

Pasal 61

  1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas Penyusunan, penganalisis, pemverifikasi, pengevaluasi dan pelaporan Kepangkatan dan Pensiun.
  2. Sub Bidang Pengembangan Karier, Mutasi dan Promosi mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, penganalisis, pemverifikasi, pengevaluasi dan pelaporan pengembangan karier, mutasi dan promosi.

Sub Bagian 4 Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Tugas dan Fungsi Pasal 62 Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program kerja, fasilitasi, pengkoordinasi, analisa kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kompetensi aparatur. Pasal 63 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana, program kerja dan bahan kebijakan teknis pengembangan kompetensi;
  2. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;
  3. pelaksanaan analisis dan rencana kebutuhan pendidikan, pelatihan penjenjangan, sertifikasi, pengembangan kompetensi dan diklat teknis fungsional;
  4. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
  5. pengelolaan dan pelayanan administrasi pengembangan kompetensi;
  6. pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
  7. pemfasilitasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan diklat teknis fungsional;
  8. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
  9. penyelenggaraan fasilitasi profesi ASN;
  10. pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
  11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 64

  1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, daftar kebutuhan diklat, sertifikasi, kualifikasi pendidikan, kebijakan teknis, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
  2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penginventaris data, sosialisasi, konsep, pengkoordinasi, kebijakan teknis, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan, pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan pengembangan kompetensi aparatur.
  3. Sub Bidang Pembinaan dan Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas melakukan merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN.

Sub Bagian 5 Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Tugas dan Fungsi Pasal 65 Bidang Penilaian Kinerja Aparatur mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, perencanaan, disiplin, sosialisasi, pengkoordinir, pemverifikasi, pengkoordinasian, pengevaluasi dan penilaian kinerja dan penghargaan Aparatur. Pasal 66 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Penilaian Kinerja Aparatur menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
  2. perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
  3. pengkoordinir kegiatan penilaian kinerja;
  4. pengevaluasi hasil penilaian kinerja;
  5. pemverifikasi usulan pemberian penghargaan;
  6. pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;
  7. pengevaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan; dan
  8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 67

  1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas merencanakan, sosialisasi, memverifikasi, pengkajian, mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur.
  2. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas merencanakan, pelaksanaan, memverifikasi, sosialisasi, pengkaji, peyusun dan pemproses serta pengevaluasi pelaporan hasil kegiatan disiplin dan penghargaan.

Pasal 68 Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 69 Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 70

  1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  3. Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  4. Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 71

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 72 Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII ESELONERING Pasal 73

(1) Kepala Badan merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb.
(2) Sekretaris Badan merupakan jabatan Administrator atau eselon IIIa.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator atau eselon IIIb.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang merupakan jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB IX TATA KERJA Pasal 74

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas-dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 75

  1. Dalam hal Kepala Dinas, Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas, Kepala satuan menunjuk Sekretaris dan/atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
  2. Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.
  3. Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas-dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 76

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 77

Uraian tugas jabatan pada masing-masing Badan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78 Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka:

  1. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 190) khusus mengenai substansi tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah BAB XV Pasal 607 sampai dengan Pasal 664;
  2. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 191) khusus mengenai substansi tentang rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAB IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 71, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan BAB V Pasal 72 sampai dengan Pasal 120,
    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
© 2017 BKPSDM Kabupaten Bireuen.

Login Form